Connect with us

Berita

DPUPR Depok, Sebanyak 93 Pembangunan Bakal Rampung Di Akhir Tahun

Published

on

walikota Depok M Idris bersama Kepala Dinas PUPR kita Depok, Tinjau lokasi Longsor (istimewa)

deblitznews|Depok.

Jelang akhir tahun, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok akan menyelesaikan beberapa kegiatan pembangunan. Seperti pembuatan drainase, peningkatan jalan berupa beton dan hotmik serta pembangunan jembatan.

“Tepatnya akhir November ini akan ada 35 pembangunan yang berada di bawah DPUPR Kota Depok. Kegiatan ini akan dilakukan, mengingat nama pemenang lelang baru selesai proses dan baru diumumkan Badan Layanan Pengadaan (BLP),” ujar Kepala DPUPR Kota Depok, Manto, di ruang kerjanya, Rabu (21/11/18).

Dikatakannya, ke-35 pekerjaan tersebut berhasil lolos lelang dari total 36 pekerjaan tahap I yang diajukan. Untuk tahap II ada sebanyak 57 kegiatan yang saat ini masih berproses.

“Satu pekerjaan gagal lelang di tahap satu, karena faktor tidak terpenuhinya persyaratan yang diajukan. Untuk tahap dua, masih diproses secara bertahap. Jadi total kegiatan yang harus dikerjakan adalah 93 kegiatan,” jelasnya.
Manto menyebut, untuk lamanya waktu pekerjaan bervariasi, antara satu hingga dua bulan. Untuk nilai pekerjaan juga beragam.

“Lama pekerjaan bervariasi. Sebagian sudah ada yang dikerjakan awal bulan ini, sebagian baru akan dikerjakan. Yang jelas sebelum akhir tahun, seluruh pekerjaan harus rampung. Kami akan terus lakukan monitoring,” ucapnya.
Adapun beberapa pekerjaan yang telah dan akan dilakukan antara lain, peningkatan Jalan Anggrek Kecamatan Cinere, peningkatan Jalan Rajawali Kecamatan Limo, peningkatan Jalan Dahlia, Jalan Puring dan pelebaran Jalan Salak Kecamatan Pancoran Mas serta peningkatan Jalan Gas Alam Kecamatan Tapos.

Untuk pembangunan jembatan, Jembatan Penghubung Cipayung Jaya RW 06 Pondok Terong, pembangunan Jembatan RW 04 RW 05 Jalan Pertanian Kecamatan Sukmajaya, pembangunan Jembatan Pitara Kecamatan Pancoran Mas dan lain-lain.(nez)

 

Advertisement
Comments

Berita

Bus AKAP dan AKDP Wajib Masuk Terminal Jatijajar yang Bandel Akan di Tindak

Published

on

deblitznews.com|Kalimulya

Sejak diresmikannya pada September tahun 2018, Terminal Jatijajar di jalan Raya Bogor, Kecamatan Tapos Kota Depok, kini di mulai beroperasi sejak Rabu (13/03/2019). Hasil pemantauan Dinas Peehubungan Kota Depok, di Terminal Jatijajar, Senen (18/03/2019) sudah mulai tampak ramai bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang masuk dan keluar terminal. Dinas Perhubungan Kota Depok telah mewajibkan bus AKAP dan Bus antar Kota dalam Prov.insi (AKDP) masuk Terminal Jatijajar.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok, Dadang Wihana, di dampingi Kabid Angkutan Marbudiantono menjelaskan, dengan pengoperasian seluruh bus AKAP dan bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) wajib masuk ke dalam terminal sesuai waktu yang disepakati bersama. Namun dadang menambahkan, selain bus yang sudah masuk ke terminal dirinya bersama Kabid Angkutan, memberikan tambahan Angkota Kota (angkot), masuk dari terminal Margonda masuk ke terminal Jatijajar, kemudian angkot dan AKAP dan AKDP dari arah Bogor dan Jakarta juga harus masuk terminal.

“Jadi, sesuasi rapat minggu lalu, disepakati tanggal 13 Maret ini pengalihan seluruh AKAP ke Terminal Jatijajar, jadi angkotpun boleh masuk karena banyak para penumpang yang mau keluar Kota di terminal Margonda, maka angkot D 06, D 05 A, D 10 A dan 17 sesuai jalur yang sudah di tentukan Dishub,” ujar Dadang, saat ditemui di ruang kerjanya, pada Senin (18/3/2019).

Dia mengatakan, pengoperasian Terminal Jatijajar berada di bawah komando Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dengan tim terpadu beranggotakan Dishub Kota Depok, Dishub Kabupaten Bogor, Polresta Depok, dan Polres Bogor.

Dadang menegaskan, setelah melewati masa transisi satu pekan, pihaknya bakal menindak bus AKAP bila ketahuan masih tidak mau masuk ke dalam terminal. Bahkan, hukumannya bisa berujung pencabutan izin operasi.

“Setelah satu minggu dari sekarang akan dilakukan penindakan hukum apabila masih ada yang tidak beralih ke (Terminal) Jatijajar. Sanksinya mulai dari teguran hingga pencabutan izin,” tuturnya. (Adi)

Continue Reading

Nasional

KPK Harus Tuntas Ungkap Kasus Jual Beli Jabatan di Kemenaq

Published

on

deblitznews.com|Pancoranmas

Tertangkapnya Ketua Umum PPP Romahurmmuziy alias Romi yang menarik perhatian publik hingga sampai saat ini, KPK mengaku mendapat banyak laporan terkait dugaan pengaturan Jabatan di Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag), dugaan ini sedang didalami KPK. Namun dugaan tersebut menyeret Ketum PPP Romi menghuni rutan KPK.

“Itu yang sedang didalami oleh KPK dan laporannya sebenarnya banyak. Banyak, banyak yang lain, ada beberapa pelaporan, jadi laporan yang kami terima bukan hanya satu, banyak. Bukan cuma di Jawa Timur, di tempat lain juga ada soal jual beli jabatan,” ungkap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di gedung KPK, Jalan Kuningan, Jakarta Selatan (18/3/2019).

Sementara, Menteri Agama Lukman Hakim mengatakan, tidak tau dalam hal itu dan di Kementrian Agama saat ini tidak pernah ada praktek jual beli Jabatan, baik yang Eselon I maupun Eselon II bahkan sampai di Daerah Daerah pun tidak pernah ada.

“Saya sama sekali tidak tau praktek – praktek seperti itu, karena kita bekerja sesuai prosedural sesuai dengan ketentuan aturan perundang undangan yang berlaku”. Kata Lukman Hakim kepada media deblitznews.com seusai menghadiri acara Inspiring Dialogue di pondok pesantren Darul Akhyar, Parung Bingung Rangkapan Jaya, Kota Depok (17/03).

Dirinya menambahkan, sudah terlalu banyak korban yang jatuh, sudah terlalu banyak pencemaran terhadap institusi kementrian agama. Namun dirinya tetap menghimbau kepada bawahannya untuk tidak terpengaruh terhadap isu-isu yang miring kepada Institusinya tersebut.

Lukman berharap, penyimpangan – penyimpangan dan lain sebagainya, KPK bisa mengungkap kasus ini secara tuntas sehingga ini dapat menjadi pelajaran dan peringatan keras bagi seluruh ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk jangan main – main dalam persoalan ini. (Ad)

Continue Reading

Peristiwa

Jalan Garuda Dua di Tutup Warga, Jalan dan tembok Rumah Rusak Akibat Proyek Perumahan

Warga RW 07 kelurahan Pasir Putih, Sawangan Depok Menolak Keras Akses Jalan Garuda II Di Lintasi proyek Perumahan Danu Jaya Dua Residence.

Published

on

deblitznews.com|Pasir Putih.

Warga RT 01 dan RT 02 RW 07 pasir putih, kelurahan Pasir Putih, Sawangan, Depok menolak keras kepada pengembang perumahan Danu Jaya Dua Residence dengan pemasangan sepanduk untuk melintas Jalan Garuda Dua.

Penolakan warga terhadap pengembang, untuk melintas di jalan tersebut karena akses menuju perumahan sangat lah sempit, dan mengganggu aktifitas warga sekitar, berdasarkan pantauan awak media di lokasi jalan tersebut, memang di temukan banyak tembok pagar warga dan pos siskamling rusak akibat tersenggol kendaraan proyek.

Hal demikian juga di sampaikan ketua RW Muchtar Midin, penutupan jalan sudah hasil kesepakatan warga yang di lintasi perumahan tersebut, sementara jalan yang ada saat ini hanya 2 meter, dan sudah di betonisasi oleh pemerintah Depok. 

“Jalan Garuda dua sangat sempit, hanya dua meter lebarnya, bagaimana kalau penghuni mempunyai kendaraan semua, mobil atau Motor, bisa kacau jalan ini,” Jelas Midin yang biasa di panggil RW Bagol kepada deblitznews.com pada Sabtu (16/3).

Meski demikian, adanya penolakan penutupan jalan dengan  pemasangan spanduk penolakan keras dan  penutupan jalan, warga setempat sepakat untuk adanya pelebaran jalan, dengan tujuan tidak terjadi kepadatan lalu lintas dan bisa di lalui dua kendaraan (cruise).

Warga mengklaim, proyek pembangunan kawasan perumahan itu nantinya akan membawa dampak buruk bagi warga. Tidak hanya jalan dan rumah yang rusak, keselamatan anak-anak di kawasan ini pun menjadi terancam akibat hilir mudik truk pengangkut matrial, saat ini.(nez)

Continue Reading

Berita Terpopuler