Connect with us

Berita

Pemerintah Kudu Tegas, Terhadap Warga Yang Mendirikan Bangunan Di Atas Bantaran Kali

Published

on

Tampak pekerja sedang membuat turap, bangunan rumah permanen yang berdiri di atas kali Caringin dua, sawangan.

deblitznews|Sawangan.

Pembangunan turap kali Caringin dua yang berada di wilayah Sawangan Jl. Abdul Wahab kelurahan Sawangan, kecamatan Sawangan, Depok dibangun dengan anggaran APBD di perkirakan mencapai Rp.900 juta, dan ditarget September 2018 rampung.

Namun, melihat kondisi pembangunan turap sangat tidak sinkron dengan adanya tiang pondasi bangunan rumah pribadi yang berada di atas bantaran kali Caringin dua (2). Hal ini membuat pemerhati lingkungan dan kali Green Campbone, sangat menyayangkan adanya bangunan yang berdiri kokoh tanpa ada tindakan oleh pemerintah khusunya polisi pamong praja (pol PP ) tingkat kota Depok selaku pelindung perda.

“sangat disayangkan saja adanya pembangunan yang berdiri kokoh di atas bantaran kali Caringin dua di biarkan, sedangkan dibawahnya ada pembangunan turap sepanjang 34 meter dengan ketinggian 5 meter”pungkas Arief selaku ketua Green Campbone kepada deblitznews.com pada Minggu (4/11).

Lebih lanjut dikatakannya, dengan pembiaran yang dilakukan masyarakat membangun rumah atau tempat usaha di sepanjang bantaran kali, selain nantinya mempersulit penertiban, akan juga merusak kali yang ada.

“Pada intinya saya hanya menghimbau kepada satpol PP segera menertibkan bangunan liar yang ada di Sepenjang kali Caringin dua, tidak peduli siapa yang membangun, karena selain merusak pemandangan, juga merusak keaslian kali, bukan menjaga malah merusak, padahal kampungnya sendiri,”tegas nya usai melakukan aksi bersih kali Pesanggrahan.

Selain itu, Arief selaku ketua GC juga menyayangkan kepada dinas PUPR kota Depok yang terus membangun penurapan sedangkan diatasnya ada bangunan liar, yang seharusnya ada peneguran dan pembongkaran Bangli terlebih dahulu. (db/adi)

Advertisement
Comments

Berita

Bus AKAP dan AKDP Wajib Masuk Terminal Jatijajar yang Bandel Akan di Tindak

Published

on

deblitznews.com|Kalimulya

Sejak diresmikannya pada September tahun 2018, Terminal Jatijajar di jalan Raya Bogor, Kecamatan Tapos Kota Depok, kini di mulai beroperasi sejak Rabu (13/03/2019). Hasil pemantauan Dinas Peehubungan Kota Depok, di Terminal Jatijajar, Senen (18/03/2019) sudah mulai tampak ramai bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang masuk dan keluar terminal. Dinas Perhubungan Kota Depok telah mewajibkan bus AKAP dan Bus antar Kota dalam Prov.insi (AKDP) masuk Terminal Jatijajar.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok, Dadang Wihana, di dampingi Kabid Angkutan Marbudiantono menjelaskan, dengan pengoperasian seluruh bus AKAP dan bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) wajib masuk ke dalam terminal sesuai waktu yang disepakati bersama. Namun dadang menambahkan, selain bus yang sudah masuk ke terminal dirinya bersama Kabid Angkutan, memberikan tambahan Angkota Kota (angkot), masuk dari terminal Margonda masuk ke terminal Jatijajar, kemudian angkot dan AKAP dan AKDP dari arah Bogor dan Jakarta juga harus masuk terminal.

“Jadi, sesuasi rapat minggu lalu, disepakati tanggal 13 Maret ini pengalihan seluruh AKAP ke Terminal Jatijajar, jadi angkotpun boleh masuk karena banyak para penumpang yang mau keluar Kota di terminal Margonda, maka angkot D 06, D 05 A, D 10 A dan 17 sesuai jalur yang sudah di tentukan Dishub,” ujar Dadang, saat ditemui di ruang kerjanya, pada Senin (18/3/2019).

Dia mengatakan, pengoperasian Terminal Jatijajar berada di bawah komando Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dengan tim terpadu beranggotakan Dishub Kota Depok, Dishub Kabupaten Bogor, Polresta Depok, dan Polres Bogor.

Dadang menegaskan, setelah melewati masa transisi satu pekan, pihaknya bakal menindak bus AKAP bila ketahuan masih tidak mau masuk ke dalam terminal. Bahkan, hukumannya bisa berujung pencabutan izin operasi.

“Setelah satu minggu dari sekarang akan dilakukan penindakan hukum apabila masih ada yang tidak beralih ke (Terminal) Jatijajar. Sanksinya mulai dari teguran hingga pencabutan izin,” tuturnya. (Adi)

Continue Reading

Nasional

KPK Harus Tuntas Ungkap Kasus Jual Beli Jabatan di Kemenaq

Published

on

deblitznews.com|Pancoranmas

Tertangkapnya Ketua Umum PPP Romahurmmuziy alias Romi yang menarik perhatian publik hingga sampai saat ini, KPK mengaku mendapat banyak laporan terkait dugaan pengaturan Jabatan di Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag), dugaan ini sedang didalami KPK. Namun dugaan tersebut menyeret Ketum PPP Romi menghuni rutan KPK.

“Itu yang sedang didalami oleh KPK dan laporannya sebenarnya banyak. Banyak, banyak yang lain, ada beberapa pelaporan, jadi laporan yang kami terima bukan hanya satu, banyak. Bukan cuma di Jawa Timur, di tempat lain juga ada soal jual beli jabatan,” ungkap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di gedung KPK, Jalan Kuningan, Jakarta Selatan (18/3/2019).

Sementara, Menteri Agama Lukman Hakim mengatakan, tidak tau dalam hal itu dan di Kementrian Agama saat ini tidak pernah ada praktek jual beli Jabatan, baik yang Eselon I maupun Eselon II bahkan sampai di Daerah Daerah pun tidak pernah ada.

“Saya sama sekali tidak tau praktek – praktek seperti itu, karena kita bekerja sesuai prosedural sesuai dengan ketentuan aturan perundang undangan yang berlaku”. Kata Lukman Hakim kepada media deblitznews.com seusai menghadiri acara Inspiring Dialogue di pondok pesantren Darul Akhyar, Parung Bingung Rangkapan Jaya, Kota Depok (17/03).

Dirinya menambahkan, sudah terlalu banyak korban yang jatuh, sudah terlalu banyak pencemaran terhadap institusi kementrian agama. Namun dirinya tetap menghimbau kepada bawahannya untuk tidak terpengaruh terhadap isu-isu yang miring kepada Institusinya tersebut.

Lukman berharap, penyimpangan – penyimpangan dan lain sebagainya, KPK bisa mengungkap kasus ini secara tuntas sehingga ini dapat menjadi pelajaran dan peringatan keras bagi seluruh ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk jangan main – main dalam persoalan ini. (Ad)

Continue Reading

Peristiwa

Jalan Garuda Dua di Tutup Warga, Jalan dan tembok Rumah Rusak Akibat Proyek Perumahan

Warga RW 07 kelurahan Pasir Putih, Sawangan Depok Menolak Keras Akses Jalan Garuda II Di Lintasi proyek Perumahan Danu Jaya Dua Residence.

Published

on

deblitznews.com|Pasir Putih.

Warga RT 01 dan RT 02 RW 07 pasir putih, kelurahan Pasir Putih, Sawangan, Depok menolak keras kepada pengembang perumahan Danu Jaya Dua Residence dengan pemasangan sepanduk untuk melintas Jalan Garuda Dua.

Penolakan warga terhadap pengembang, untuk melintas di jalan tersebut karena akses menuju perumahan sangat lah sempit, dan mengganggu aktifitas warga sekitar, berdasarkan pantauan awak media di lokasi jalan tersebut, memang di temukan banyak tembok pagar warga dan pos siskamling rusak akibat tersenggol kendaraan proyek.

Hal demikian juga di sampaikan ketua RW Muchtar Midin, penutupan jalan sudah hasil kesepakatan warga yang di lintasi perumahan tersebut, sementara jalan yang ada saat ini hanya 2 meter, dan sudah di betonisasi oleh pemerintah Depok. 

“Jalan Garuda dua sangat sempit, hanya dua meter lebarnya, bagaimana kalau penghuni mempunyai kendaraan semua, mobil atau Motor, bisa kacau jalan ini,” Jelas Midin yang biasa di panggil RW Bagol kepada deblitznews.com pada Sabtu (16/3).

Meski demikian, adanya penolakan penutupan jalan dengan  pemasangan spanduk penolakan keras dan  penutupan jalan, warga setempat sepakat untuk adanya pelebaran jalan, dengan tujuan tidak terjadi kepadatan lalu lintas dan bisa di lalui dua kendaraan (cruise).

Warga mengklaim, proyek pembangunan kawasan perumahan itu nantinya akan membawa dampak buruk bagi warga. Tidak hanya jalan dan rumah yang rusak, keselamatan anak-anak di kawasan ini pun menjadi terancam akibat hilir mudik truk pengangkut matrial, saat ini.(nez)

Continue Reading

Berita Terpopuler