Connect with us

Ekonomi

PAD Depok Tahun 2018 Di Targetkan 1 Triliun

Published

on

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok Nina Suzana (Foto:Istimewa)

deblitznews|Depok.

PAD Depok 2018 ditargetkan mencapai Rp 1 Triliun lebih. Hal ini sudah di sahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok telah mengesahkan susunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok tahun anggaran 2018.

“Depok optimistis dengan pencapaian Rp 1 triliun. Ini berkaca dari dua triwulan sektor pembayaran pajak telah mencapai target 120 persen, dan nantinya pasti bisa hingga 200 persen,” kata Nina pada awak media di ruang kerjanya, Rabu (12/2).

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok Nina Suzana  menjelaskan, perubahan target tersebut didasari atas beberapa pertimbangan, yakni adanya pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tiap daerah dari pemerintah pusat.

“Kedua, dalam target 15,5 persen saat itu ternyata tidak tercapai, jadi untuk bisa memcapai target harus di hitung sesuai aturan yang ada, tidak gampang orang menilai PAD menurun,” kata Nina.

Sedangkan kajian dari Badan Keuangan Daerah (BKD) maupun Pansus V, sudah maksimal mengkaji PAD di Kota Depok, ternyata kekuatan atau rata-rata dari pencapaian itu sekitar 9,24 persen per tahun.

“RPJMD lalu memang 15,5 persen, setelah dikaji, bahkan sampai 7 persen, tapi kami kaji lagi sampai 8 persen, terakhir 10 persen setelah mau disetujui, ternyata ada beberapa poin yang tidak bisa kami akomodir,” paparnya.

Kata dia, sumber PAD Depok yang menjadi primadona dan terbesar hanya dari sektor BPHTB dan pajak bumi dan bangunan (PBB), selebihnya retribusi. Sementara, pendapatan pajak lain, seperti pajak reklame dan restoran tidak terlalu signifikan.

“BPHTB Misalkan ditetapkan paling tinggi pendapatannya karena tiap tahun terjadi jual beli tanah, dan cenderung meningkat, ini akan digenjot ke 15,5 persen, setelah mengkaji itu, tentunya akan sangat sulit dicapai,” terangnya.

Nina menuturkan, persetujuan KUA-PPAS APBD tersebut diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok, khususnya melalui perbaikan dari sistem keuangan daerah lewat efektivitas wajib pajak Kota Depok.

Guna menggenjot target tersebut, Nina menjelaskan, bagi restoran wajib membayar pajak. Dia pun mengambil kebijakan bahwa kewajiban memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi restoran berbeda aturan dengan kewajiban membayar pajak. Karena itu, restoran harus wajib memiliki IMB dan harus wajib membayar pajak.

“Pembayaran pajak tidak hanya bagi pelaku usaha yang memiliki IMB saja. Sebab setiap restoran harus wajib bayar pajak. Hal ini jangan sampai disalahartikan. Seluruh pengusaha restoran ditekankan untuk tetap menomorsatukan membayar pajak,”ujarnya.(db/Adi).

Advertisement
Comments

Ekonomi

Pekan Koperasi, Gelar Bazar Produk Koperasi dan UMKM Kota Depok

Published

on

M.Fitriawan Kadis DKUM Kota Depok

deblitznews|Depok.

Beragam acara dan hiburan akan di suguhkan di Hari Ulang Tahun (HUT) ke-71 Koperasi, tingkat Kota Depok. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) Kota Depok M. Fitriawan mengatakan, beragam kegiatan yang di selenggarakan, yaitu bazar UMKM, aneka lomba yang berkaitan dengan koperasi, bhakti sosial dan gerak jalan santai.

Menurutnya, pihaknya akan melibatkan seluruh koperasi dan UMKM yang ada di Kota Depok. Rangkaian kegiatan bazar UMKM rencananya akan diikut oleh seluruh anggota koperasi di Kota Depok. dan digelar selama tiga hari dari tanggal 19 sampai 21 Juli 2018 bertempat di lapangan  balai kota Depok.

“Anggota yang sudah terverifikasi sebanyak 60 koperasi, hal ini akan memamerkan produk-produk unggulan terutama yang berasal dari Kota Depok,” tutur Fitriawan kepada deblitznews.com di ruang kerjanya pada Rabu (11/7).

Fitriawan mengingatkan, bahwa tujuan koperasi adalah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.

Kemudian, lanjutnya, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian rakyat.

“Pemerintah hanya mengingatkan kembali pada para pelaku koperasi di Kota Depok ini, supaya semangat kembali membangun ekonomi rakyatnya,” ujarnya.

Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi penggerak koperasi, tetapi juga terbuka untuk masyarakat yang berminat. Fitriawan mengajak kepada setiap koperasi untuk mengirimkan setiap perwakilannya dalam kegiatan tersebut.

“Ini sebagai upaya untuk menggairahkan pola hidup sehat bagi para anggota koperasi. Kami harapkan setiap koperasi dapat mewakilkan setiap anggotanya untuk mengikuti kegiatan ini agar semakin meriah,” katanya.

Di dalam acara pembukaan nanti pihak juga akan akan memberikan piagam penghargaan kepada koperasi yang sehat sesuai kreteria penilaian panitia.

“Saat ini sedang dalam penilaian oleh tim dari DKUM, sehingga Koperasi award ini harapkan dapat berjalan setiap tahun, dalam artian dapat memicu semangat para anggota koperasi,” tutup Fitriawan.(db/Adi)

Continue Reading

Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok Meningkat

Published

on

deblitznews|Depok.

Wali Kota Depok Mohammad Idris mengungkapkan, bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok dari tahun 2008 hingga 2017, secara keseluruhan mengalami perubahan yang baik. Jadi tren LPE Kota Depok setiap tahunnya semakin baik. Misalkan, pada tahun 2017,  LPE kita mencapai 7,28 persen, jumlah tersebut meningkat sebesar 0,64 persen dari tahun sebelumnya.

“Artinya, ini salah satunya dengan keseriusan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun menunjukkan berbagai hasil yang positif,” ujar Idris kepada sejumlah pewarta, di Balaikota.

Menurutnya, bahwa itu juga termasuk, angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kota Depok dari tahun 2011 – 2016 mengalami peningkatan. Mulai dari 16,23 persen, 17,59 persen, 19,69 persen, 21,54 persen, 23,05 persen, lalu 24,49 persen.

“Seperti faktor pendorong LPE. Itu disebabkan keberadaan para pengusaha yang berinvestasi di Kota Depok. Baik investasi di sektor perekonomian maupun pembangunan infrastruktur,” tutur Idris.

Idris menambahkan, bahwa berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok, iklim investasi  yang paling besar atau utama adalah properti, perdagangan dan jasa, serta pergudangan.

“Artinya, properti memiliki porsi sebesar 35-40 persen dari total investasi yang masuk di Depok. Sementara perdagangan sebesar 20 persen, jasa sebesar 20 persen, dan lain-lain sebesar 20 persen,” pungkas orang nomor satu di Kota Depok itu.

Sementara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok, Yulistiani Mohtar membenarkan, bahwa pihaknya telah melaksanakan berbagai kegiatan guna merangsang investasi di Kota Depok. Bahkan juga menyediakan berbagai informasi yang berguna bagi penanam modal.

“Artinya, dari penanam modal itu seperti memfasilitasi promosi investasi yang digelar tahunan atau penyusunan kajian insentif dan disinsentif penanaman modal,” ujarnya.

Depo Kota Depok Mohammad Idris mengungkapkan, bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok dari tahun 2008 hingga 2017, secara keseluruhan mengalami perubahan yang baik. Jadi tren LPE Kota Depok setiap tahunnya semakin baik. Misalkan, pada tahun 2017,  LPE kita mencapai 7,28 persen, jumlah tersebut meningkat sebesar 0,64 persen dari tahun sebelumnya.

“Artinya, ini salah satunya dengan keseriusan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun menunjukkan berbagai hasil yang positif,” ujar Idris kepada sejumlah pewarta, di Balaikota.

Menurutnya, bahwa itu juga termasuk, angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kota Depok dari tahun 2011 – 2016 mengalami peningkatan. Mulai dari 16,23 persen, 17,59 persen, 19,69 persen, 21,54 persen, 23,05 persen, lalu 24,49 persen.

“Seperti faktor pendorong LPE. Itu disebabkan keberadaan para pengusaha yang berinvestasi di Kota Depok. Baik investasi di sektor perekonomian maupun pembangunan infrastruktur,” tutur Idris.

Idris menambahkan, bahwa berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok, iklim investasi  yang paling besar atau utama adalah properti, perdagangan dan jasa, serta pergudangan.

“Artinya, properti memiliki porsi sebesar 35-40 persen dari total investasi yang masuk di Depok. Sementara perdagangan sebesar 20 persen, jasa sebesar 20 persen, dan lain-lain sebesar 20 persen,” pungkas orang nomor satu di Kota Depok itu.

Sementara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok, Yulistiani Mohtar membenarkan, bahwa pihaknya telah melaksanakan berbagai kegiatan guna merangsang investasi di Kota Depok. Bahkan juga menyediakan berbagai informasi yang berguna bagi penanam modal.

“Artinya, dari penanam modal itu seperti memfasilitasi promosi investasi yang digelar tahunan atau penyusunan kajian insentif dan disinsentif penanaman modal,” ujarnya.(db/hyu)

Continue Reading

Bisnis

Grand Opening Perumahan, Santuni 100 Anak Yatim

Published

on

deblitznews|Bedahan.

Grand Opening perumahan yang berada di wilayah 01/07 kelurahan Bedahan, Sawangan, Depok, santuni 100 anak yatim dilaksanakan pada Jumat (27/4) sore.

(lebih…)

Continue Reading

Berita Terpopuler