Connect with us

Hukum & Kriminal

FPII: Kekerasan Yang dilakukan Oknum Protokoler PURR Terhadap Wartawan Harus dipidanakan

Published

on

deblitznews|Jakarta

Kekerasan terhadap pekerja jurnalis kerap terjadi, Rabu 31 Mei 2017 kembali tindakan kriminalisasi terhadap wartawan salah satu media nasional. Bunaiya Fauzi Arubone, menjadi korban kekerasan. Wartawan yang akrab disapa Neya itu diancam dan dicekik oleh orang yang mengaku petugas protokoler Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Peristiwa yang sangat tidak bermoral dilakukan terjadi di Ruang Serbaguna lantai 17, Gedung Utama Kementerian PUPR, usai adzan magrib. Ketika itu Menteri Basoeki Hadimoeljono hendak membagi-bagikan plakat di acara pengukuhan pengurus Badan Kejuruan Teknik Lingkungan Persatuan Insinyur Indonesia periode 2017-2020.

Dengan sebutan kotor dari seorang oknum yang mengaku protokol PUPR itu sangat kotor, ia berkata ‘monyet nih anak’,” terang Neya wartawan yang mengalami kriminalisasi dan kekerasan.

Merasa terhina dengan kata makian itu, Neya menanyakan maksud protokoler Kementerian PUPR. Justru bukan kata maaf yang didapatnya, tapi petugas protokoler itu malah mencekik sembari mendorongnya ke luar ruangan. “Gue (saya) protokoler sini. Lu jangan macam-macam (sambil cekik dan dorong saya keluar ruangan),” jelasnya.

Tak berhenti sampai di situ, Neya digiring ke luar ruangan. Dalam perjalanan keluar di dalam lift, security juga mengomelinya. Spontan Neya pun membela diri jika pekerjaan dilindungi oleh undang-undang dianggap sampah…

Forum Pers Independent Indonesia bersikap tegas dalam menyikapi kasus tindakan kriminalisasi dan kekerasan yang dilakukan Oknum Protokoler PURR.

Dalam keterangan persnya, Ketua Setnas FPII, Mustofa Hadi Karya atau yang akrab disapa Opan akan melayangkan surat somasi ke PURR terkait tindakan oknum protokolernya, dan segera PURR memberhentikan oknum tersebut dari tugasnya.

“FPII mendesak tegas kepolisian untuk segera menahan oknum protokoler PURR tersebut karena dalam profesinya, wartawan dilindungi Undang undang sesuai dengan UU Pers 40/1999.” ancam Opan

Dikatakannya, FPII harus mendorong penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, jadi kami akan kawal penegak hukum dalam kasus tindak kriminalisasi dan kekerasan yang dilakukan oknum protokoler PURR sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.” tegas opan.(fpii/db/nez)

Advertisement
Comments

Hukum & Kriminal

HP, Aktivis Depok Dilaporkan Dua Pengusaha Wanita, Atas Dugaan Gelapkan Uang Ratusan Juta.

Published

on

Entin Partiwi dan Dian Dwi Kurniawati dua pengusaha di Depok saat konprensi pers, kepada sejumlah awak media kemaren.

deblitznews.com|Depok.

Seorang aktivis pemuda, HP alias Hersong dilaporkan ke polisi oleh dua orang pengusaha wanita, Entin Partiwi dan Dian Dwi Kurniawati atas dugaan penipuan dan penggelapan uang sebesar Rp 200 juta.

Laporan ke Mapolres Kota Depok tertuang dalam surat laporan/pengaduan, bernomor STPLP/2589/K/IX/2018/Resta Depok, tertanggal Senin 26 September 2018 yang ditandatanggani Kanit I SPKT, Inspektur Pol Sumari, SH. “Sekarang prosesnya sudah gelar perkara,” kata Dian kepada sejumlah awak media di Depok, Kamis (21/3/2019).

Hersong dilaporkan karena menawarkan beragam proyek infrastruktur di Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dengan total nilai Rp 20 miliar. Laporan tersebut diproses karena sudah masuk unsur Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan 372 KUHP tentang Penggelapan.

“Saya yakin menuruti tawaran Hersong karena dipertemukan, dijamin dan didukung oleh seorang pejabat tinggi di DPRD Kota Depok berinisial HTA. Kami tiga kali diajak Hersong bertemu pejabat tersebut di kantornya di gedung DPRD Kota Depok, dikediamannya dan di Gedung Pertemuan LCC, Jalan Pemuda saat menyerahkan uang Rp 80 juta sebagai uang muka. Dihadapan kami pejabat tersebut juga sempat menelepon beberapa pejabat Pemkot Depok untuk minta proyek. Bagaimana kami nggak yakin,” jelas Dian geram.

Dia mengungkapkan, karena gagal mendapatkan proyek, dirinya meminta agar uang yang sudah diberikan bertahap dengan total Rp 200 juta agar dikembalikan tapi setahun menunggu tak pernah dikembalikan sepeser pun. “Hersong hanya janji-janji dan pejabat tinggi tersebut berjanji akan mengembalikan uang Rp 80 juta. Penyerahan uang ke Hersong ada buktinya, saksi-saksi dan kwitansi bermaterai. Kalau penyerahan uang ke pejabat tersebut hanya saksi-saksi dan ada percakapan di WA. Semua bukti-bukti dan saksi sudah kami serahakan ke penyidik kepolisian,” ungkapnya.

Dian berharap kasusnya ini dapat segara diselesaikan pihak kepolisan dan dilimpahkan ke kejaksaan serta disidangkan pengadilan. “Dengan kasus ini, saya tidak ingin ada jatuh lagi korban penipuan janji-janji proyek di Pemkot Depok,” harapnya.(nez)

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Tokoh Masyarakat, Bondong Bondong Kunjungi Rumah Duka, Korban Pembunuhan.

Published

on

Tokoh masyarakat saat bertakjiah di rumah duka ,korban pembunuhan

deblitznews| Cinangka.

Peristiwa naas yang dialami Ali Akbar (14) ditemukan oleh seorang pencari kayu  bakar sudah tidak bernyawa lagi di semak belukar. Lokasi penemuan mayat anak laki-laki tersebut berada wilayah RT03/09 Kelurahan Cinangka, Sawangan Depok, pada Sabtu (6/10) sekitar pukul 11: 30 wib.

Sementara warga melaporkan penemuan mayat tersebut kepada kepolisian terdekat, setelah mendapatkan identifikasi mayat pihak kepolisian membawa jenazah ke RS Polri, Keramat Jati untuk kepentingan penyidikan.

Untuk itu, Lahmudin Abdullah selaku anggota DPRD kota Depok, sangat berharap kepada kepolisian agar bisa mengusut tuntas peristiwa pembunuhan yang di alami almarhum AL, saat bertakjiah ke rumah duka yang di temani oleh H. Asnawi dari kemeneg kota Depok.

“saya sangat prihatin dan mengucapkan rasa duka yang sedalam dalamnya atas kejadian yang menimpa korban, dan semoga kasus ini dalam 2×24 jam pihak kepolisian bisa menemukan pelaku nya”ucap Lahmudin saat berada di rumah duka yang berada di Jalan H.Arkana Rt 01/01  Kelurahan  Cinangka.

Disamping itu, dengan adanya peristiwa yang menimpa siswa Mts yang masih duduk di kelas 3 menjadi catatan besar bagi kota Depok, terkait dengan Depok Friendly City dan Kota layak anak.(di).

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Petugas PN Depok Tinjau Langsung Lahan Yang Di Gugat PT.HCAP

Published

on

BATAS: Pihak penggugat PT Haikal Cipta Abadi Perkasa menunjukkan batas tanah kepada hakim PN Depok, Selasa (4/9).

deblitznews.com|Sawangan

Setelah puluhan tahun bersengketa tanah seluas 63,190 meter persegi antara pemilik PT. Bumi Kedaung Lestari. Petugas Pengadilan Negeri Depok meninjau lahan yang digugat PT Haikal Cipta Abadi Perkasa (HCAP) gugat perdata di RT 004/08, Kelurahan Kedaung, Sawangan.

Gugatan perdata diajukan Supari, selaku Direktur PT HCAP ke PN Depok, dengan register perkara 284/PDT 6/2017. Atas gugatan tersebut PN Depok melakukan sidang lapangan pada Selasa (4/9).

Supari kepada wartawan mengatakan, pengajuan gugatan perdata terdaftar di PN Depok, dari gugatan tersebut dilakukan sidang lapangan oleh PN Depok. “Jadi, hari ini sidang lapangan oleh PN Depok,” tandasnya usai menghadiri sidang lapangan.

Gugatan perdata tersebut, diungkapkannya, terkait dengan tanah Ida Farida, dari PT Bumi Kedaung Lestari yang dipersoalkan, karena tidak sesuai data yang ada, namun diterbitkan sertifikat oleh BPN.

Padahal, lanjut dia, tanahnya seluas 6,3 hektar lebih atau seluas 63.190 meter persegi dibebaskan dari 2013, beli dari Mabes TNI Senum dan pembebasannya dilakukan pada 1996, kemudian dialihkan ke perusahaan HCAP. Dengan gugatan ini diharapkan bisa diterima dan dikembalikan hak-hak kepemilikan atas tanah tersebut.

Dalam sidang lapangan, pihak penggugat menunjukkan batas-batas tanah di hadapan hakim PN Depok.  Sidang tersebut dihadiri Lurah Kedaung, Wahidin, serta masyarakat ahli waris yang menyaksikan sidang ditempat.

Ditempat yang sama, Wahidin selaku lurah Kedaung saat dikonfirmasi menjelaskan, di atas tanah yang saat ini digelar sidang di tempat oleh PN Depok sudah diterbitkan sertifikat pada 2014 atas nama PT Bumi Kedaung Lestari, cq Ida Farida. Adapun dasar permohonan Ida menggugat sertifikat yang ada dikabulkan dalam sidang TUN Bandung pada 2010, kemudian TUN Jakarta pada 2011, sampai ke MA pada 2012.

“Sekarang ini gugatan perdata dilakukan PT Haikal Cipta Abadi Perkasa. Semua proses secara hukum,” ujarnya.(db/nez)

 

 

Continue Reading

Berita Terpopuler