Connect with us

Berita

MUI Kota Depok Keluarkan Fatwa Haram, KSP Pandawa Mandiri

Published

on

deblitznews|Depok

Setelah melakukan pengumpulan data dan pengkajian, akhirnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Depok mengeluarkan fatwa haram terhadap investasi di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Mandiri Group yang berkantor di Kelurahan Meruyung, Limo.

Ketua MUI Kota Depok, KH A Dimyati Badruzaman mengatakan, dalam surat Keputusan Fatwa MUI Kota Depok Nomor 01/SK/MUI/Dpk/VI/2016 ditegaskan KSP Pandawa Mandiri merupakan koperasi yang berkedok pengelola dana investasi melakukan prakteknya dengan mencatut pemuka agama Islam.

“Dalam hal ini ustad sebagai grup leader/agen/sales marketing dari KSP Pandawa,” ujar Dimyati dalam surat keputusannya, kemarin.

Kemudian, pihaknya telah menerima laporan dan aduan dari warga sekitar yang merasa resah dengan praktek koperasi Pandawa itu. Apakah pengelolaan dana investasi sesuai dengan syariat Islam.

“Atas laporan warga tersebut, Komisi Fatwa, Hukum dan Perundang-undangan bekerjasama dengan Komisi Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan MUI Depok melakukan penelitian sesuai SOP,” kata dia.

Dimyati menjelaskan, atas kajian dan penelitian yang dilakukan MUI Depok tersebut, memutuskan bahwa KSP Pandawa Mandiri Group haram karena ada unsur praktek riba.

“KSP Pandawa bukan lembaga keuangan syariah yang berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional. Praktek yang dilakukan KSP Pandawa pun tidak dibenarkan dalam lembaga keuangan syariah,” tegasnya.

Selain itu, dia merincikan, dalam prakteknya KSP Pandawa mencatut sejumlah nama ustad guna meyakinkan warga jika prakteknya sesuai dengan syariat Islam.

“Akad-akad yang dilakukan dengan sejumlah investor merupakan akad yang rusak (fasid) mengandung unsur riba, tidak transparan (gharar) dan rawan penipuan,” jelasnya.

Dia menegaskan, atas dasar tersebut dan bukti-bukti yang mendukung, maka MUI Depok menyatakan secara tegas jika KSP Pandawa adalah haram.

“Masyarakat Depok saat ini tidak perlu resah, karena fatwa MUI yang sudah dikeluarkan secara tegas menyebutkan jika KSP Pandawa dalam menjalankan prakteknya adalah haram dan tidak sesuai dengan syariat Islam,” ucap Dimyati.

Sementara, Walikota Depok, Mohammad Idris mengungkapkan, dirinya sudah mendengar bahwa MUI. Kota Depok sudah mengeluarkan fatwa haram terkait investasi di Koperasi Pandawa saat dikompirmasi awak media.

“Saya sudah menbengar itu, kebetulan saya ketua litbang (Penelitian dan Pengembangan) MUI Kota Depok,” kata Idris.

Dia melanjutkan, tugas dari Litbang sendiri adalah untuk mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dan dibentuk untuk merangkum hasil dan membuat keputusan di komisi fatwa.

“Keputusannya dari komisi fatwa dan ulama-ulama yang kompeten terkait hal itu,” ujarnya.

Dia menilai, keputusan membuat fatwa haram berinvestasi di Koperasi Pandawa yang dikeluarkan MUI Kota Depok sudah tepat. Karena, lanjut Idris, terdapat unsur hurur, yakni unsur tidak jelas, baik tidak jelas transaksinyan barangnya, dan objek yang diperjualbelikan.

“Dalam sebuah transaksi harus jelas barang yang ditransaksikan. Sementara di Pandawa tidak ada kejelasan,” tuturnya.

Kemudian, kata Idris, dari sisi aturan perkoperasian yang berlaku saat ini, tidak boleh ada investasi, tetapi koperasi itu murni simpan pinjam dari dan untuk anggota.

“Kami dari Pemkot Depok hanya menghimbau agar tidak berinvestasi di Pandawa, karena MUI sudah mengeluarkan fatwa haramnya,” ucap Idris. (db/adi)

Advertisement
Comments

Berita

Reses, Jembatan Jalan Mawar Akan Di Perbaiki Tahun 2019

Published

on

H. Moch Sakam Anggota Komisi A DPRD kota Depok Saat memaparkan dalam rangka Reses masa sidang II

deblitznews|Pasir Putih.

Untuk mendapatkan aspirasi dan masukan dari masyarakat terkait dengan rencana program pembangunan pemerintah kota, anggota DPRD kota Depok, daerah pemilihan Cipayung, Sawangan Bojongsari, melakukan reses masa sidang II tahun 2018-2019 dalam rangka menerima aspirasi saran dan masukan dari masyarakat, H. Moch Sakam yang dilaksanakan di Jl Mawar RT 03/04 kelurahan Pasir Putih, Sawangan Depok, pada Rabu, (06/2) malam.

Dalam kesempatan itu, Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) selain bertatap muka langsung dengan konstituen, dia juga berdialog, diskusi dan tanya jawab dengan masyarakat.

“bahwa reses ini untuk mendengarkan masukan dari masyarakat dan pemerintah setempat terkait agar dapat menyesuaikan kegiatan pembangunan di wilayah tersebut,” ucap H. Sakam.

Beragam masukan diserap, diantaranya: Adanya perbaikan jembatan di Jl.Mawar RT 03/04 sebagai penghubung kelurahan Pasir Putih dengan kelurahan Cipayung, betonisasi jalan menuju makam, drainase, dan kesehatan hingga perbaikan lampu jalan.

“terkait jembatan yang sering banjir, tahun ini (2019-red) akan di perbaiki dan pembebasan lahan rumah warga yang sering terendam akibat dampak meluapnya air kali Pesanggrahan,”jelasnya kepada peserta reses.

Warga RT 03/04 khusunya menyambut baik rencana pemerintah untuk segera memperbaiki jembatan jalan mawar yang sering mengalami banjir, hal tersebut di buktikan oleh warga saat anggota DPRD kota Depok H. Moch Sakam memaprkan dengan sorak gembira. (nz)

Continue Reading

Berita

Renja OPD DLHK, Sampah Tanggungjawab Bersama

Published

on

deblitznews|Cimanggis

Berbagai upaya dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas tanah, air maupun udara agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Hal ini yang di lakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok.

Kepala DLHK Kota Depok, Etty Suryahati mengatakan, untuk pembangunan tahun 2020, DLHK akan tetap pada tiga isu strategis, yang di dalamnya mencakup daya tampung dan daya dukung dari lingkungan yang bersih dan nyaman.

“Tiga isu strategis yang menjadi fokus kami. Seperti pengendalian pencemaran lingkungan melalui penerapan berbagai instrumen pengendalian dan kerusakan lingkungan hidup, serta menjaga kelestarian dan fungsi lingkungan hidup,” kata Etty di acara Forum Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah DLHK Kota Depok, di Wisma Hijau, Kecamatan Cimanggis, Selasa (19/02/19).

Etty, selalu ingin mendorong pengelolaan sampah rumah tangga untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi, dengan pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan. Meningkatkan pengelolaan kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dengan upaya penambahan taman.

“Pencapaian ini akan kita lakukan secara optimal, demi mengejar target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sampai tahun 2020,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna mengatakan, masalah lingkungan menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya DLHK semata, melainkan seluruh komponen untuk aktif menjaga lingkungan.
“Ini menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat.  Keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup, berada di tangan kita bersama. Jadi besar harapan kami, masyarakat mau ikut andil untuk menjaga lingkungan,” tutur Pradi. (db/Adi)

Continue Reading

Berita

Kota Depok Optimis akan Meraih Peringkat Terbaik di Ajang EKPPD

Published

on

deblitznews|Depok.

Kementrian Dalam Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri), mengunjungi Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, di mana Pemkot Depok masuk 10 besar soal peraihan Evaluasi Kinerja Penyelengaraan Pemerintah Daerah (EKPPD).

Kunjungan tersebut di terima langsung Walikota Depok dan jajarannya di balaikota di Ruang Edelweis, lantai 5, Gedung Balai Kota Depok, Selasa (19/02/19).

“Kunjungan pemerintah daerah sudah rutin dilakukan setiap tahun. Biasanya diadakan evaluasi seperti ini,” kata Asisten Hukum dan Sosial Setda Kota Depok, Sri Utomo seusai menerima tim verifikasi EKPPD  Selasa (19/02/19).

Sri Utomo mengatakan, dalam EKPPD ada beberapa hal yang akan dinilai, seperti verifikasi data, dokumen, dan peninjauan lapangan. Untuk data dan dokumen sudah dipaparkan oleh Wali Kota Depok, Selanjutnya Tim meninjau Depok City Operation Room (DeCOR), ruang pelayanan di lantai I Gedung Dibaleka.

Kemudian tim langsung meninjau Puskesmas dan tempat pengolahan sampah.

Sementara Walikota Depok Muhammad Idris terus memberikan motifasi kepada jajarannya untuk selalu mencari berbagai terobosan dan inovasi.

Hal ini di harapkan Depok mampu meraih peringkat tertinggi EKPPD 2017, Parasamya Purnakarya Nugraha dan pada tahun 2014 Kota Depok juga pernah meraih predikat yang sama.

“Mudah-mudahan dengan evaluasi ini dapat memotivasi kita untuk meningkatkan kebersamaan dan kolaborasi demi mewujudkan Kota Depok yang unggul, nyaman,dan religius,” tutur Idris. (db/Adi)

Continue Reading

Berita Terpopuler