Berita

DPRD Kota Depok Menyetujui Raperda Tentang Perubahan Perda

deblitznews|Depok

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok, kembali menggelar rapat paripurna untuk menyetujui Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 Kota Depok. Didalam sidang kali ini dihadiri sejumlah 33 anggota dewan, sehingga memenuhi kuorum 2/3 dari seluruh anggota.

“Artinya, sidang Paripurna dalam rangka persetujuan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 07 Tahun 2016 tentang RPJMD Tahun 2016-2021 Kota Depok, dapat berlangsung. Pada ininya, Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 07 Tahun 2016 tentang RPJMD Tahun 2016-2021 Kota Depok ini sudah melalui tahapan penelitian dan pembahasan dari panitia khusus (Pansus) V, yang diketuai Nurhasim,” ujar
Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo, Rabu (18/10), saat Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Depok, Jawa Barat.

Hendrik menambahkan, bahwa berdasarkan data yang diterima oleh Pansus V, dari pemerintah kota ternyata kemampuan mereka untuk target pendapatan baru sebesar 9,25 persen. Sehingga kami putuskan seperti itu.

“Namun, bilamana kami paksakan di angka 15 persen khawatir akan mempengaruhi target belanja dan serapan anggaran yang tidak maksimal. Keputusan 9,25 persen ini berdasarkan data konkret terkait sumber-sumber pendapatannya. Jika ada yang tidak puas, silahkan serahkan data konkretnya,” pungkas politisi PDIP itu.

Sementara itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) V, Nurhasim mengungkapkan, bahwa adanya Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 Kota Depok, membuat target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok turun menjadi 6,26 persen.

“Jadi, diketahui target awal ditetapkan sebesar Rp15,5 persen, sementara setelah Perubahan Perda Nomor 07 Tahun 2016 tentang RPJMD Tahun 2016-2021 Kota Depok disetujui menjadi 9,24 persen. Perubahan target tersebut didasari atas beberapa pertimbangan, yakni adanya pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tiap daerah dari pemerintah pusat. Kedua, dalam target 15,5 persen saat itu ternyata tidak tercapai,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, bahwa kajian dari Badan Keuangan Daerah (BKD) maupun Pansus V, sudah maksimal mengkaji PAD di Kota Depok, ternyata kekuatan atau rata-rata dari pencapaian itu sekitar 9,24 persen per tahun.

“RPJMD lalu memang 15,5 persen, setelah dikaji, bahkan sampai 7 persen, tapi kami kaji lagi sampai 8 persen, terakhir 10 persen setelah mau disetujui, ternyata ada beberapa poin yang tidak bisa kami akomodir,” jelas Nurhasim.

Nurhasim menambahkan, bahwa sumber PAD Depok yang menjadi primadona dan terbesar hanya dari sektor pajak bumi dan bangunan (PBB) dan retribusi. Sementara, pendapatan pajak lain, seperti pajak reklame dan restoran tidak terlalu signifikan.

“Jadi, seandai ditetapkan dan digenjot ke 15,5 persen, setelah mengkaji itu, tentunya akan sangat sulit dicapai,” ujar polisi Partai Golkar itu.

Ditempat yang sama, Walikota Depok, Mohammad Idris menerangkan, bahwa turunnya PAD berdasarkan kajian keuangan akutansi dan realita potensi yang ada. Dikatakannya, jika dari sisi nominal itu naik namun dari sisi prosentase itu sulit. Dimana saat ini banyak hotel yang berkembang di Kota Depok sehingga pajak yang ditarik dari salah satu hotel, dahulu lebih banyak namun saat ini lebih berpencar kepada hotel lain.

“Jadi dengan penarikan pajak dari salah satu hotel itu berkurang. Prediksi kami akan terus seperti itu karena perizinan untuk pembangunan hotel akan dilepas seperti itu. Di 2014 lalu prosentasenya tinggi itu bukan karena apa-apa, sebenarnya potensi kita lemah, namun saat itu kami mampu menaikkan NJOP dan pajak PBB yang kami naikkan,” terangnya.

Dia menjelaskan, bahwa pada 2020 prediksinya akan dinaikkan kembali NJOP. Jika tidak, maka pemerintah tidak akan bisa mencapai target di atas 10 persen, sementara pada 2020 prediksi target PAD bisa mencapai 14 persen. Bahkan Pemerintah sangat bergantung pada BPHTB, di mana 70 persen PAD Depok berasal dari pajak, 60 persen pajak tersebut berasal dari PBB dan BPHTB.

“Artinya, BPHTB saat ini berkurang karena transaksi jual beli tanah maupun bangunan berkurang. Silahkan tanya lurah-lurah, tidak seperti dahulu, seperti Beji Timur sudah tak ada lagi transaksi jual beli tanah. Di sinilah terjadi pengurangan prosentasi,” jelas Idris.

Dia juga mengakui, bahwa dengan menurunnya target PAD juga berdampak pada pendapatan sebesar kurang lebih Rp 50 miliar per tahun nya. Hal itu dikatakan Idris karena melihat kondisi riil di lapangan dan pengurangan dana perimbangan dari pemerintah pusat.

“Namun kami tidak berani untuk menargetkan tinggi. Jika kami paksakan PAD naik di atas 10 persen, itu akan berpengaruh pada perencanaan dan belanja. Artinya, ketika kami telah menentukan belanja pada tahun ini sekian, ternyata tidak tercapai. Ini tentu akan banyak belanja-belanja yang harus dihapus, belanja yang mana yang harus dihapus? Ini tentu akan menjadi pedebatan panjang,” ucap Idris.

Menurutnya, bahwa penurunan target PAD sangat realistis dan ilmiah. Pihaknya membantah jika tidak berani berspekulasi untuk memasang target PAD yang lebih tinggi dari 9,2 persen.

“Namun untuk berspekulasi untuk mencpai cita-cita lebih tinggi itu tak masalah, namun ini kan pemerintahan yang sangat terkait dengan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan serta kesejahteraan masyarakat,” tutur Idris.

Idris juga menambahkan, bahwa target PAD 9,2 persen itu merupakan target minimal dan tidak menutup kemungkinan bisa melampaui target tersebut.

“Jadi, ada dua unsur di sana, unsur material atau hitungan akutansi material, misalnya ekonomi nasional naik sehingga dana perimbangan bisa ditingkatkan atau tidak dikurangi, itu bisa. Potensi pajak naik, wajib pajak bertambah,” pungkasnya. (Chu)

Comments

Berita Terpopuler

deblitznews.com | Berani, cerdas & Berimbang

deblitz merupakan portal yang menyajikan berita dan informasi menarik yang menghibur, bermanfaat dan inspiratif.

Jika anda memiliki pertanyaan tentang kebijakan privasi ini atau perlakuan kami atas data pribadi anda, anda dapat mengirimkan email ke cs@deblitznews.com.

Berlangganan Berita via Email

Masukkan alamat surel Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui surel.

Bergabung dengan 392 pelanggan lain

Radio STReam

Copyright © 2017 deblitznews.com.

To Top